9 Th 1967; UU No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA. inspektorat-materi-pengawasan-desa. Keputusan Inspektur Jenderal. dengan peraturan perundangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3 Hari 5 Rp2,250,000 1 Irbansus 9 Pengawasan lainnya. 9 PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 11B;. Dalam Peraturan Inspektur Jenderal ini yang dimaksud dengan: 1. 8. NOMOR 6 TAHUN 2015 . id : 21 hlm. Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Mengingat : 1. operasional pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Cilacap; c. Per - Irjen No. Pengawasan Intern Pemerintah; 10. Tentang. KUBU RAYA: 5 HLM. 4. 202/1/7/ITJEN-2019. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahanPeraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Intern di Inspektorat Kabupaten Sukamara ; Mengingat : 1. Permenkes No. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021, BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. PAN/-03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 3. 3. PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL INSPEKTORAT KOTA MALANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG, Menimbang : a. di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan tata Kerja inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota; 19. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 60. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di. Hal ini menyusul terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia : 1: PP No. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Inspektorat merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah. 2021. TENTANG. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. KEEMPAT. 53/2010), kasus pelanggaran PP No. 18 September 2014. Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden; Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang berada dibawah dan bertanggung jawab. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional; MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN BERBASIS RESIKO. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 3. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat memberikan jaminan keyakinan (quality assurance) dan konsultasi (consulting), antara lain : a. Instansi Pemeriksa adalah Instansi yang berwenang. Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan Kabupaten Maluku Barat. f tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan Inspektorat; g kode etik dan standar audit APIP; h persyaratan APIP Inspektorat;@itjenkemendagri. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang25. Perwakilan. JAKARTA - Mulai tahun depan akan diberlakukan batas minimal alokasi anggaran untuk pengawasan internal atau inspektorat di pemerintah daerah (Pemda). Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2020 INSPEKTUR JENDERAL, MUHAMMAD YUSUF Lembar Pengesahan No Nama Pejabat Paraf Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 pada Lampiran menetapkan kegitan pengawasan APIP sebagai berikut. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah belum mengatur terkait fungsi pencegahan korupsi maupun fungsi audit terhadap permasalahan yang. PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 212020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020; DENGAN RABMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MOJOKERTO, BUPATI MOJOKERTO. perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama;-2-Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 T. Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan. 53/2010), kasus pelanggaran PP No. Pemrakarsa. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2017. Mencabut Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko pada Inspektorat Kabupaten Musi Rawas. 8. 12, LN. Nomor 07 Tahun 2013 tanggal 4 Februari 2013 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan di Lingkungan Kementerian Pertahanan. Pengawasan langsung Pengawasan langsung, merupakan. 56 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Itjen KKP Tahun 2020. b ahwa dalam rangka. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61 Tahun 2019. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi c. 12. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG PEDOMAN UMUM PEMANTAUAN. Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakya. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. AKURAT. Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi. Sekretariat Humas dan PPID Puslitbangwas. bahwa berd~~aikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta menindaklanjuti Peraturan Penierintah Nomor. diploma thesis, universitas andalas. 38 Th. Surat Edaran Nomor HK. pengawasan Intern Pemerintah. Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa berdasarkan PP. 13. Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat. Judul. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Aparat Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat;. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Inspektorat Kabupaten Simeulue; Mengingat : 1. Pengawasan Inspektorat Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daera menentukan : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu APIP, mendefinisikan pengawasan intern sebagai seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, sertaSatuan Biaya Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan; SALINAN. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor1796); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11);. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga. Kegiatan Pengawasan Yang Dilaksanakan; 3. 68 Tahun 1999: 68: 1999: Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara : 2: PP No. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pengawasan, Inspektorat berkewajiban memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan melakukan. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613); 9. PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH LAUT, 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik. 2. Tata Kelola Pengawasan Intern. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian; 7. 2008 permendagri Nomor 80 Th. dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang Pedoman Pengawasan Inspektorat Kabupaten Sumenep. NOMOR 6 TAHUN 2015 . KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2015 . (1 ) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. 12 5) Konsultansi Penugasan Bidang Investigasi 6) Quality Assurance Penugasan Bidang Investigasi. 6. 12 Tahun 2017, Permendagri No. B. go. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik. BAB III PENGAWASAN Bagian Kesatu. peraturan gubernur nusa tenggara barat nomor 18 tahun 2014 tentang rincian tugas, fungsi auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah pada inspektorat provinsi nusa tenggara barat dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur nusa tenggara barat, menimbang : a. Nomor 29 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkugan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1123); 7. Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . operasional pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Cilacap; c. Peraturan Gu bernur Nomor 196 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat; MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PIAGAM PENGAWASAN Jenderal Kementerian, Inspektorat Utama/Inspektorat LPND, Inspektorat dan Perbendaharaan Mabes TNI/Angkatan, Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian RI, Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Inspektorat Propinsi/Kabupaten Kota. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. Permendagri 73 tahun 2020 terdiri dari 29 Pasal dan 8 Bab, ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2020 di Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, diundangkan pada tanggal 17 Desember 2020 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana. b telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19. bahwa dalam meningkatkan kapabilitas kinerja pengawasan dan pembinaan terhadap program kegiatan pemerintah Kabupaten Dompu, perlu diberikan tunjangan khusus kepengawasan bagi Aparat Inspektorat Kabupaten Dompu; b. U. 39 Th 2003; UU No. KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL . Peraturan Menteri Pariwisata tentang Sistem - 2 -. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara. bahwa dalam rangka tertib dan kelancaran penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di MINERAL TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. Dalam UU AP ini diatur mengenai tata. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-1596/K/SU/2011 tentang Uraian, Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, dan Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Badan Pengawasan. 4. ABSTRAK: pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sesuai Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah;. 2. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 1) Periksa apakah Kepala Desa menyampaikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap. 10/1983, dan kasus pelanggaran etika (aturan. 78 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 terdapat sasaranPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN APARAT INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT PERATURANBUPATIHALMAHERABARAT NOMOR 1t, A. Peraturan Menteri Dalam Negeri. PENDAHULUAN Pengawasan dapat diartikan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang Peraturan Pengawasan (JDIH) JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan tepat (PM Kominfo No. 1045, peraturan. 23, BN 2020/ NO 385; PERATURAN. 12Tahun 2017 tentang PembinaandW: Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan ,Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Majalt::!lgka tentang. Dasar penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2015. U. Pasal 4. Peraturan Bupati ini dibentuk dalam rangka mengatur penyelenggaraan pengawasan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah. PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG . sasaran pengawasan 4. PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANJAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJAR, Menimbang : a. Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan. PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL INSPEKTORAT KOTA MALANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG, Menimbang : a. 1 Daftar Peraturan dan Keputusan yang telah ditetapkan Peraturan perundangan dan daerah tentang pengawasan Subbag Administrasi & Umum Sekretaris Update Data 2021 Soft. PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. ulih, adewisesa (2016) implementasi peran inspektorat dalampengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten agam berdasarkan peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. c. tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 9. bahwa untuk meningkatkan. KETENTUAN UMUM . KEMENTERIAN KESEHATAN. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danRakyat Nomor 25/PRT/M/2017 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern dl Ketnenterian Pekegaan Umum dan Perumahan Rakyat, salah satu tugas Inspektorat Jenderal adalah melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. arah kebijakan pengawasan. KEGIATAN PENGAWASAN. Mengingat : 1. TEMPO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 mengatur tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022. Dalam hal Inspektorat Jenderal K/L telah menyusun rencana pengawasan atas pelaksanaan anggaran BA BUN tahun 2022 dan/atau sedang melaksanakan pengawasan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PENGARUSUTAMAAN GENDER. Per. A. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem PengendalianInternPemerintah; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M. Penyusunan laporan hasil pengawasan. Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2017 tentang Pedoman Urnum Pengawasan Di. Alamat: JL PEMUDA 127-133 SEMARANG 50132 Phone: 024 3517283-3517284-3556230 Fax: 024 3514351 Email: [email protected] Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar tugas pemerintah dan. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (LembaranPeraturan Menteri ini, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak rencana pengawasan diterima. DENGAN. KESATU : Pedoman Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko Inspektorat Provinsi Jambi, sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini. 61 Tahun 2008, PP No. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan. Beranda. Peraturan Presiden Nomor 12. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2022. bahwa dalam rangka mewujudkan peran aparat pengawasan intern pemerintah Kota Malang yang efektif dan.